Pemko Batam Gelar FGD RUPM Tahun 2021-2025

Batam - Forum Grup Discustion (FGD) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Batam Tahun 2021-2025 digelar di Ruang Rapat Hang Nadim Lantai IV Kantor Walikota Batam, Selasa (23/11) pagi. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid menyampaikan RUPM merupakan dokumen perecanaan penananaman modal yang berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionaliasikan seluruh kepentingan sektoral terkait.

Baca juga: Sumbar Butuh Dana Rp3,5 T Untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Jadi 6 Persen

Dengan demikian, tidak terjadi tumpangtindih dalam penetapan prioritas sektor yang akan dipromosikan.

"Mewujudkan RUPM tersebut, maka kita menggelar FGD ini. Kami berharap masukan dari bapak ibu semua, termasuk pelaku usaha, " ucap Jefridin.

Baca juga: Sesmenko Perekomian Dorong Batam Jadi Bagian dari Rantai Nilai Global

Ia mengatakan, dalam peyusunan RUPM Pemko Batam memang perlu melibatkan seluruh stakeholder. Termasuk memadukan dengan perencanaan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Setelah rapat ini, tim akan menghadap Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam Muhammad Rudi.

"Semangatnya agar tidak ada dua perencanaan RUPM, jadi hanya satu saja, " terang dia.

Baca juga: Rudi Pantau Langsung Operasi Pasar Khusus Minyak Goreng,di dua Pasar TPID Milik Pemko

Seperti yang disebutkan, FGD akan membahas isu strategis dalam penanaman modal, merumuskan sektor potensial dan merumuskan arah pembangunan penanaman modal Kota Batam . Selanjutnya, dokumen ini akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota (Perwako).

"Melalui FGD ini, mudah-mudahan banyak ide bernas dari bapak ibu semua, " harapnya.

Baca juga: Batam Tuan Rumah Pertemuan Dewan Komisaris se-Indonesia, Jefridin: Nikmati Keindahan Batam

Jefridin menyebutkan, seiring Undang-undang Nomor  11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, cukup banyak regulasi yang harus disesuaikan. Selain menggesa RUPM, Pemko Batam bersama DPRD Batam juga tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Untuk diketahui, PBG merupakan pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Terkait ini, kita juga ingin percepat, " imbuhnya.

Baca juga: Cegah Inflasi dan Bantu Masyarakat, TPID Hadirkan Sejumlah Program Strategis

Selain itu, Jefridin mensyukuri Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Batam lebih awal telah rampung dan kini Pemko Batam tengah menggenapinya  dengan menyusun Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

Sejauh ini, ada tujuh wilayah RDTR yang sudah di-Perwako-kan dan kini sedang berjalan penyusunan dua wilayah lainnya. Selain oleh Pemko Batam, BP Batam ikut menangani wiilayah Rempang Galang.

"Mudah-mudahan RDTR segera selesai sehingga mempercepat proses perizinan. Karena OSS membutuhkan hal ini, " pungkasnya.